Kasubbag TU Kemenag Pringsewu Hadiri Paripurna DPRD

By Imron Rosadi 02 Jun 2021, 13:38:05 WIB Dokumentasi Kegiatan
Kasubbag TU Kemenag Pringsewu Hadiri Paripurna DPRD

Kemenag Kabupaten Pringsewu (Humas) - Mewakili Kepala Kantor,  Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu M. Sakban menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu dengan agenda Pengesahan 2 Raperda Kabupaten Pringsewu yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 dan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Pringsewu di gedung DPRD setempat, Rabu (2/6/21).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pringsewu Suherman, SE didampingi para Wakil Ketua ini, juga dihadiri Bupati Pringsewu H. Sujadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs. H. Heri Iswahyudi, M.Ag. beserta jajaran Pemkab dan Forkopimda Pringsewu.

Bupati Pringsewu H. Sujadi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2020. Dalam penjelasannya mengatakan tatacara tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam PP No.12 Tahun 2019 yang dijabarkan rinci dalam Permendagri No.77 Tahun 2020. Dengan berpedoman kepada Permendagri tersebut, Pemkab Pringsewu menyusun mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 31 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU terkait lainnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. "Alhamdulillah, atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020, kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian", katanya.

Pencapaian opini WTP tersebut, kata Bupati, merupakan ke-enam kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Pringsewu. "Kedepan, menjadi tugas kita semua untuk mempertahankan capaian tersebut, dengan meningkatkan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tertib dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip 100-0-100, yakni 100% benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan, dan 100% benar dalam laporan pertanggungjawaban",ujarnya.

Rapat Paripurna DPRD Pringsewu juga mensahkan 2 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu. Kedua Ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera. (Humas)




View all comments

Write a comment