KMA Nomor 660 Tahun 2021 Bukanlah Keputusan Yang Tanpa Alasan

By Imron Rosadi 07 Jun 2021, 23:20:31 WIB Haji Umroh
KMA Nomor 660 Tahun 2021 Bukanlah Keputusan Yang Tanpa Alasan

Pringsewu (Humas) -- Terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 Hijriyah / 2021 Masehi menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat khususnya jemaah haji yang selama ini menanti dalam ketidakpastian terkait penyelenggaraan ibadah haji yang sejak tahun 2020 sudah tertunda akibat terjadinya pandemi _Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)_ yang melanda di hampir seluruh dunia tidak terkecuali negara kita Indonesia.

"Keputusan Pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini bukanlah keputusannya yang tanpa alasan dan juga terburu-buru," demikian disampaikan Kakankemenag Kabupaten Pringsewu Ahmad Rifa'i saat menyampaikan arahannya pada rapat koordinasi KBIHU se-Kabupaten Pringsewu, Senin (7/6/21).

Alasan kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H/2021 M yaitu :
1. Agama mengajarkan bahwa menjaga jiwa _(hifzhu-nafs)_ adalah kewajiban yang harus diutamakan.

2. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas pelindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

3. Pemerintah Arab Saudi sampai hari diumumkannya pembatalan keberangkatan jemaah (22 syawal 1442 H/3 Juni 2021 M), belum mengundang negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. Sehingga, persiapan yang sudah dilakukan sejak Desember 2020, belum dapat difinalisasi. Sebab, belum ada kepastian kuota haji dari Arab Saudi. Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari.

4. Pandemi mengharuskan penerapan protokol kesehatan secara ketat, termasuk pembatasan dalam pelaksanaan ibadah. Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain : Larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam, Pembatasan shalat jemaah baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Pembatasan masa tinggal di Madinah hanya tiga hari sehingga jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain.

Lebih lanjut Rifa'i mengajak kepada seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar dapat memberikan pengarahan kepada jemaahnya supaya dapat menyikapi keputusan pemerintah dengan arif dan bijaksana serta tidak terprovokasi oleh banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial. "Bahwa ada berita yang beredar terkait dana haji dan seterusnya itu adalah berita hoax dan tidak benar. Mudah- mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan serta semoga tahun depan wabah Covid-19 dapat berakhir sehingga jemaah haji bisa berangkat ke tanah Suci Mekah," harapnya.

Ditempat yang sama Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah H. Akhyarulloh juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Pringsewu sendiri terdapat sebanyak 259 jemaah haji yang sudah melunasi Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan siap untuk diberangkatkan sejak musim haji  tahun 1441H/ 2020M, "semua sudah kita siapkan dan jemaaah juga sudah di Vaksin Covid-19 sebanyak dua kali, namum ternyata tahun ini keberangkatan haji ke tanah Suci Mekah kembali dibatalkan akibat Pandemi Covid-19," jelasnya.

Disampaikan juga oleh Akhyar bahwa, "Jemaah haji Kabupaten Pringsewu yang telah melakukan pelunasan Bipih tahun 1441H/2020M dapat mengajukan pengembalian setoran lunas Bipih ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan asli bukti setoran pelunasan Bipih, fotocopy KTP, fotocopy buku tabungan yang masih aktif dan mencantumkan nomor telepon,"pungkasnya. (Humas)




View all comments

Write a comment